Seandainya Saya Menjadi Anggota DPD RI, Hanya Satu yang Saya Lakukan

Di lihat dari keadaan bangsa Indonesia saat ini, semua masyarakat sangat berkeinginan untuk menjadi seorang anggota DPD RI. Sebuah pemikiran "seandainya saya menjadi anggota DPD RI" pun terlintas di benak setiap orang. Hal itu dipengaruhi karena minat masyarakat yang kecewa dengan program kerja anggota DPD RI saat ini dan juga ingin membuat sebuah perubahan yang begitu dratis dari tahun sebelumnya. Saya pun sebagai seorang pelajar juga mempunyai keiginan seperti itu dan saya juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat Indonesia akibat sebuah perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja.

Menjadi seorang anggota DPD RI memang tidak mudah. Seorang anggota harus bekerja dengan baik dan menjauhi masalah-masalah hukum yang keras karena menjadi anggota DPD RI membawa nama baik bumi pertiwi di hadapan dunia.

Sebagai seorang blogger pelajar yang bercita-cita menjadi DPD RI, banyak kasus di dunia maya yang membuat keprihatinan saya meningkat. Contohnya penculikan melalui facebook dan sebagainya, dan kasus seperti prita yang ingin mengeluarkan isi hatinya tetapi penjara yang ia dapatkan. Hal itu terjadi hanya karena adanya pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berisi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Menurut saya, perbuatan yang dilakukan tidak melanggar UU ITE tersebut. Menurut saya perbuatan itu hanya untuk sharing/curhat kepada temannya tetang apa yang ia alami pada saat itu. Perbuatan tersebut sama seperti pada UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang ada dalam pelajaran PKN di sekolah saya. Bukan berniat untuk menghina, tapi sebagai pelajaran agar yang berbuat salah bisa intropeksi dirinya dan tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi sebelumnya.

 Jadi seandainya saya menjadi anggota DPD RI, saya akan menjadi orang yang berdiri paling depan untuk mendukung penghapusan pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut. saya akan mendukung semua aliran blogger seluruh Indonesia yang tidak menyetujui adanya pasal 27 ayat 3 UU ITE itu di bumi pertiwi ini.

Masukan saya, dari pada mengurusi hal-hal seperti kasus-kasus dunia cyber, lebih baik terlebih dahulu mengurusi para koruptor dikalangan pemerintahan dan anggota DPD RI. Apa tidak malu menjadi negara yang penuh dengan tikus-tikus berdasi ?. Saat saya dilantik menjadi anggota DPD RI, penghapusan pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah tugas utama yang harus saya selesaikan ketika pertama meletakkan kaki di kantor DPD RI. Memang hal yang satu ini sulit untuk dicapai. Akan tetapi dengan adanya kemauan dan kerja keras serta dukungan dari banyak publik, semua itu akan dengan mudahnya tercapai.